You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Seluruh Gedung Pemkot Jaktim Gunakan Ornamen Betawi
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Seluruh Gedung Pemkot Jaktim Gunakan Ornamen Betawi

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana menyebutkan, seluruh gedung perkantoran milik Pemprov DKI di wilayahnya telah dipasangi ornamen berciri khas Betawi.

Seluruhnya sudah ada ornamen Betawinya. Kantor kecamatan, kelurahan dan wali kota juga sudah ada

Menurut Bambang, meski bentuk bangunannya tidak berarsitektur Betawi, namun setiap bangunannya pasti memasukan ornamen maupun simbol Betawi. Hal ini sesuai dengan Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi yang baru disahkan DPRD DKI.

Pantauan Beritajakarta.com, sejumlah bangunan baru yang telah berarsitektur Betawi antara lain Kantor Kecamatan Duren Sawit, Cipayung dan Jatinegara. Ornamen Betawi terlihat di atap, pagar dan bagian dalam gedung.

Ornamen Betawi Terpampang di Gedung Pemerintahan Jakbar

"Seluruhnya sudah ada ornamen Betawinya. Kantor kecamatan, kelurahan dan wali kota juga sudah ada," ujar Bambang, Selasa (25/8).

Sedangkan untuk gedung sekolah dan gedung lain milik swasta yang belum memasukan unsur Betawi, pihaknya akan segera memberi imbauan. Apabila mereka belum juga melaksanakan, pihaknya akan memberikan teguran sebelum diterapkannya perda secara utuh.

"Di kantor wali kota saja sudah kita pasangi ondel-ondel di pintu masuk. Potnya pun ada yang sudah kita bentuk topeng betawi," jelas Bambang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12143 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1364 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1342 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1304 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1009 personBudhi Firmansyah Surapati